INFO TERKINI
Selamat datang di portal berita kami — Menyajikan informasi aktual, independen, dan terpercaya — Ikuti perkembangan berita Nasional, Daerah, Hukum, TNI/Polri, dan Pendidikan.

Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD Kabupaten SBB Tetapkan Propemperda 2027, Bupati Asri Arman Dorong Regulasi Berorientasi Kepentingan Publik



KAIRATU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Keputusan ini diambil melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD SBB, Kairatu, pada Jumat (13/11/2026).

Penetapan Propemperda 2027 merupakan langkah strategis antara lembaga legislatif dan Pemerintah Kabupaten SBB dalam menyelaraskan arah kebijakan serta menentukan skala prioritas pembentukan produk hukum daerah untuk satu tahun ke depan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBB dan turut dihadiri oleh Bupati SBB Asri Arman, Wakil Bupati, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab SBB.

Dalam sambutannya, Bupati SBB Asri Arman mengapresiasi rampungnya penetapan Propemperda 2027. Ia menekankan agar setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam daftar prioritas tidak sekadar menjadi pemenuhan agenda legislasi tahunan semata, melainkan benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

"Regulasi yang disusun harus mampu memberikan manfaat nyata, mendukung percepatan pembangunan daerah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat," tegas Bupati Asri Arman.

Sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah, penyusunan Propemperda 2027 ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan hukum masyarakat, arah kebijakan pemerintahan, hingga prioritas pembangunan daerah.

Dengan resminya penetapan Propemperda 2027, tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing Ranperda sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas produk hukum yang dihasilkan nantinya akan menjadi tolok ukur komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab SBB dalam menghadirkan tata kelola regulasi yang transparan, berkepastian hukum, dan berpihak kepada rakyat. (Redaksi)