Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Aneka Fungsinya

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Aneka Fungsinya

Salah satu lembaga pemerintah non departemen yang ada di Indonesia ialah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sesuai namanya, sudah bisa ditebak bahwa badan ini menjalankan fungsi di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Ada banyak fungsi yang dijalankan BKPM dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

Salah satu fungsinya ialah membuat peta penanaman modal Indonesia, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan promosi hingga kerjasama penanaman modal, sampai dengan mengembangkan sektor usaha terkait penanaman modal. Fungsi ini bisa dilakukan melalui peningkatan kemitraan, peningkatan daya saing hingga penciptaan persaingan usaha sehat.

Fungsi lain dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ialah:

  1. Membina pelaksanaan program penanaman modal
  2. Memberi bantuan agar aneka hambatan yang ditemui dalam hal penanaman modal bisa diselesaikan.
  3. Konsultasi permasalahan terkait penanaman modal yang dialami investor sehingga kegiatan penanaman modal bisa semakin lancar
  4. Melakukan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan terpadu
  5. Melakukan koordinasi antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asal luar negeri
  6. Memberi pelayanan perizinan serta fasilitas lain terkait kegiatan penanaman modal
  7. Melakukan pembinaan dan juga pelayanan administrasi umum dalam bidang perencanaan, organisasi serta tata laksana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pendidikan serta pelatihan, hukum, kearsipan, kehumasan hingga pengolahan data serta informasi
  8. Melaksanakan fungsi lain dalam bidang penanaman modal yang sesuai peraturan perundang-undangan

Badan Koordinasi Penanaman Modal sendiri termasuk dalam lembaga pemerintah non departemen di mana tugas utamanya ialah merumuskan kebijakan pemerintah terutama dalam hal penanaman modal, baik penanaman modal yang berasal dari luar ataupun dalam negeri. BKPM didirikan pada 1973 dan awalnya bernama Panitia Teknis Penanaman Modal sejak 1968. BKPM telah secara resmi menjadi lembaga pemerintah yang berperan sebagai koordinator kebijakan dalam hal penanaman modal sesuai Undang-Undang terkait penanaman modal pada 2007. Koordinasi yang dilakukan BKPM termasuk antara instansi dengan pemerintah, pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah pusat dengan pihak Bank Indonesia serta pemerintah daerah dengan sesama pemerintah daerah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal turut berperan sebagai badan advokasi yang akan menjamin para investor takkan berurusan dengan ekonomi berbiaya tinggi. Menurut Keputusan Presiden di tahun 2009, pejabat berwenang di BKPM akan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal atau investasi. Dalam prakteknya, BKPM akan mendapat bantuan dari Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal alias PDPPM serta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota khusus pada bidang penanaman modal. BKPM juga menjalankan aneka fungsi tersendiri. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan tugas serta fungsi terkait koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang investasi serta mengembangkan sektor usaha melalui pembinaan.

Selain itu, berikut adalah fungsi lain Badan Koordinasi Penanaman Modal:

  1. Meningkatkan kemitraan dan daya saing sebagai salah satu usaha dalam pengembangan sektor usaha
  2. Menciptakan persaingan usaha dengan iklim yang sehat
  3. Menyebarkan informasi terkait penanaman modal dalam lingkup penyelenggaraan investasi
  4. Membantu penyelesaian aneka hambatan yang muncul dalam hal investasi
  5. Memberi konsultasi atas permasalahan yang muncul terkait proses penanaman modal
  6. Melakukan koordinasi antara investor dari dalam negeri yang tengah menjalankan kegiatan investasinya di luar negeri
  7. Melakukan koordinasi serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Semua fungsi dari BKPM ini menjamin terlaksananya penanaman modal di dalam maupun luar negeri secara aman dan lancar serta pastinya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Share